Efisiensi beberapa peraturan terkait ketenagakerjaan atau yang lebih dikenal dengan Omnibus Law Cipta Kerja dilakukan dengan prosedur legislasi secara bersamaan sehingga mengurangi potensi pengulangan kesalahan. Komunikasi yang baik antara pemerintahan dengan para jajaran dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan terihat “membaik” di mata masyarakat ditengah penyederhanaan aturan yang seringkali dinilai masih menghambat upaya pertumbuhan ekonomi oleh beberapa pihak tertentu, utamanya di sektor ketenagakerjaan. Namun, banyak pihak yang juga menyadari pentingnya RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang bakal ikut andil dalam mengatasi segala masalah perekonomian kerakyatan, termasuk dampak ekonomi akibat wabah COVID-19, khususnya dibidang ketenagakerjaaan.

Penyebaran Covid-19 yang tengah melanda Indonesia telah berdampak negatif bagi perekonomian nasional. Berbagai kalangan pun mendukung pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang diharapkan mampu memperkuat perekonomian rakyat. Saat ini, banyak tenaga kerja lepas yang sulit mendapatkan pekerjaan terimbas wabah Covid-19, kehilangan mata pencaharian, bahkan hingga PHK yang merebak dimana-mana. Daya tahan sejumlah pihak juga tidak bisa dipukul rata ketika penyebaran wabah terjadi. Jika sebelumnya berdasarkan data ketenagakerjaan menyatakan sebanyak 7 juta orang menganggur, akibat penyebaran wabah ini jumlahnya pasti semakin bertambah, terlebih perekonomian mengalami penurunan secara merata.

Pemerintah perlu sesegera mungkin membahas omnibus law cipta kerja yang diyakini akan memperkuat perekonomian kerakyatan dengan membuka lapangan pekerjaan yang jumlahnya diharapkan dapat mengurangi jumlah pengangguran secara signifikan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan Bank Dunia mendukung sepenuhnya Indonesia untuk segera mengimplementasikan kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja. Sebab, kebijakan tersebut diperkirakan mampu memperbaiki pondasi perekonomian nasional. Bank dunia juga mengutarakan akan ada titik terang mengenai reformasi struktural ekonomi melalui Ombibus law ini. Maka dari itu, pihaknya mendukung penerapan program tersebut sesegera mungkin.

Kebijakan omnibus law RUU Ciptaker, ini akan mampu mempermudah izin investasi serta memberikan kepastian dari sisi ketenagakerjaan bagi para penanam modal. Menghilangkan tumpang tindih beberapa peraturan di berbagai sektor yang mengatur substansi yang sama/sejenis namun saling bertentangan/tumpang tindih, maka dilakukan penataan melalui UU Omnibus sehingga pengaturan di berbagai sektor tersebut dapat lebih efisien. Serta, Menghilangkan ego sektoral yang terkandung dalam beberapa instansi yang saling bertabrakan, juga dilakukan penataan secara terpadu dengan satu koordinasi/arah kebijakan yang sama sehingga meminimalisir tarik menarik kepentingan pihak tertentu.

Omnibuslaw akan memberikan gambaran perekonomian nasional yang lebih baik, karena membuat lebih banyak masyarakat yang bergerak secara ekonomi. Kepentingan yang disampaikan untuk pengembangan Omnibus Law merupakan kepentingan masyarakat banyak. Ditengah pandemi Covid-19 Ini, masih banyak peluang yang dapat mendukung berjalannya roda pemerintahan secara maksimal. Salah satunya dengan sesegera mungkin membahas dan menerapkan Omnibuslaw. Oleh karena itu pemerintah harus segera mengambil keputusan besar untuk berani menerapkan Omnibuslaw, agar pondasi perekonomian akan segera menguat. Pemerintah juga harus lebih mementingkan kepentingan masyarakat banyak, ketimbang kepentingan DPR yang seringkali bertentangan, karena kita semua tahu tidak semua Dewan Perwakilan Rakyat benar-benar mewakili rakyat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here