Janji Politik Walikota Lubuklinggau dan Pembangunan Gedung Guru, Ada Apa?

0
1


Lubuklinggau,Klikanggaran.com – Tepati janji politik Walikota Lubuklinggau, SN Prana Putra Sohe, pada saat pencalonan pilwakot lalu, berimbas pada anggaran lanjutan pembangunan Gedung Guru tahap dua sehingga dialihkan/pergeseran anggaran. Pasalnya, dengan alasan pengesahan anggaran APBD perubahan pada tahun 2019 yang molor.

Hal tersebut diungkapkan langsung melalui klarifikasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Lubuklinggau, Asril, didampingi Ibrahim selaku sekretaris, Iwan selaku Kabid Cipta Karya (CK) dan Kendy selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kepada wartawan diruang kerjanya.

Asril menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena adanya Kebijakan Walikota untuk lebih dahulu mendahulukan janji politiknya, ia juga menilai bahwa anggaran pembangunan gedung guru yang seharusnya sudah dianggarkan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) induk, akhirnya harus dialihkan untuk menganggarkan baju sekolah gratis, peralatan sekolah gratis, sepatu gratis dan beasiswa [Janji Politik Walikota sebelumnya].

Untuk diketahui, setelah dialihkan untuk mendahulukan janji politik Walikota Lubuklinggau, anggaran lanjutan pembangunan gedung guru digeser pada anggaran APBD perubahan. Akan tetapi, disaat pembahasan anggaran terjadi penguluran waktu.

“Jadi begini,  di tahun2018 tahap awal konstruksi. Di 2019 pada pergeseran anggaran sebenernya sudah kita masukan pekerjaan ini, bahkan sudah kita masukan dokumen untuk ditenderkan, tapi ada arah kebijakan dari pimpinan kita pak Walikota, bahwa anggaran pendidikan difokuskan dulu untuk menuntaskan janji politiknya yang harus menganggarkan seragam gratis, peralatan sekolah gratis, sepatu gratis kemudian sama beasiswa,” ujar Asril, Rabu (4-12).

Asril juga menuturkan bahwa anggaran penyelesaian pembangunan gedung guru  digeser ke APBD perubahan dikarenakan harus mendahulukan janji politik pak Walikota tersebut.

“Nah, pada saat pembahasan APBD perubahan ternyata pembahasan APBD justru molor sampai ke bulan Agustus/September. Sebagai orang teknis punya perhitungan justifikasi teknis, bahwa volume pekerjaan 3 miliar (tahap 2) ini sisa penyelesaiannya untuk dikerjakan dalam waktu efektif 2,5 bulan, itu tidak mungkin selesai,” sambungnya.

Lebih lanjut dikatakan Asril, bahkan akan menjadi masalah baru kalau diselesaikan di APBD perubahan, karena waktunya sempit.

“Makanya kami rapat tim teknis bahwa ya udah kita nggak mau ambil resiko. Struktur ini kita anggap dalam kondisi beberapa bulan. Ya sebenarnya tidak masalah, kita mundurkan dianggaran induk tahun 2020 supaya pelaksanaannya lebih panjang, karena di APBD perubahan kan waktunya sempit, iya kan. Efektif nya 2 bulan dengan volume pekerjaan sampai selesai 3 miliar itu, waktu itu sangat riskan. Akhirnya ya sudah kita geserkan saja di anggaran induk 2020,” tandas Asril

Untuk itu, kata Asril, saat ini anggaran pembangunan tersebut sudah diajukan dan sudah disahkan untuk dianggarkan pada APBD induk 2020.

“Setelah pembahasan PPAS kemarin, sudah pengesahan dibulan September/Oktober itu sudah masuk anggaran, dan itu sudah diketok palu. Artinya sekarang pun sudah kita persiapkan untuk proses tender. Kami percepat karena ya karena pertimbangan-pertimbangan itu tadi. Artinya apa, bukan sengaja ditunda bukan sengaja diterbengkalaikan, karena ada perhitungan-perhitungan teknis yang kami anggap terlalu riskan kalau diluncurkan di APBD perubahan 2019, karena waktunya tidak memungkinkan,” tegas Asril

Sementara itu, Iwan, selaku Kepala Bidang Cipta Karya, menjelaskan penyebab terjadinya adendum atau perubahan volume pembangunan gedung guru. Menurut Iwan, terjadinya adendum dikarenakan adanya “justifikasi” atau perhitungan teknis yang harus dirubah, yang mana pada RAB awal tidak pas dengan apa yang terdapat dilapangan.

“Jadi masalah adendum sudah pernah saya jelaskan. Kita memang didesain awal itu Kuda-kuda aja itu ada 13, tapi pelaksanaan dilapangan ketika ada justifikasi teknis atau perhitungan teknis apa yang harus dirubah. Jadi kenapa itu jadi 8, karena pada posisi perencanaan RAB awal, kuda-kuda baja itu tidak duduk di atas kolom, namun duduk di atas balok,” ujar Iwan.

Lanjutnya, “ini berpengaruh pada kekuatan. Nah,makanya ini digeser pada tiap kolom, karena kolom nya ada 8, ya jadi kita pasang 8. Jadi ada sisa selisih 5 itu, kita alihkan ke pembuatan lantai sama wermes dan teras depan yang dikontrak awal itu belum ada,” jelas Iwan.

Sementara itu, Kendy, selaku PPK, mengutarakan pendaptnya bahwa sejak mulai dari HPS, BQ sampai RAB awal, tidak ada pemasangan Elektrikal dan galpanis tangga seperti apa yang dipertanyakan wartawan.

“Jadi gini Bos, mulai dari HPS, BQ sampai RAB awal, kita tidak ada Elektrikal sama tangga Galpanis [seperti yang dipertanykan wartawan]. Jadi tidak mungkin juga kita pasang elektrikal sama pipa galpanis kalau itu baru struktrur,” pungkas Kendy.

Untuk diketahui, berdasarkan data yang dihimpun Klikanggaran.com, atas pembangunan Gedung Guru dengan No kontrak: 27.ADD.I/SPKK/DPUPR-CK/2018, realisasi akhir anggaran senilai Rp1.968.753.000,00 melalui Nomer SPH: 900/0166/BKD/SP2D/2019 31 Desember 2018 yang dikerjakan oleh CV. KIMAS PUTRA JAYA.

Sebelumnya, Walikota Lubuklinggau, SN Prana Putra Sohe, sempat menuturkan ke publik, jangan karena kasus korupsi investor takut ke Indonesia, perlu adanya cara untuk mencegah terjadi tindak pidana korupsi. Salah satu yang bisa digunakan ialah dengan memangkas keuntungan yang didapatkan oleh kontraktor dalam setiap proyek. Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi alasan untuk membagi keuntungan kepada pihak-pihak yang semestinya tidak memperoleh keuntungan dari proyek tersebut.

Tidak hanya itu, ia juga mengatakan peningkatan penghasilan aparatur negara juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Sehingga mereka tidak ada lagi keinginan untuk korupsi dengan alasan kekurangan.

“Di sisi lain harus ada pembenahan karena yang sering ketangkap itu kan gratifikasi. Artinya upaya menyogok. Itu penyebabnya dicari, kenapa? Karena pihak ketiga bisa mendapatkan keuntungan lebih. Dibuat sistem yang sedemikian rupa supaya si kontraktor tidak bisa banyak-banyak, secukupnya jadi tidak saling curiga. Karena saling curiga itu, maka yang lain tetap minta berbagi.” Ujar Prana pada wawancara Merdeka.com seusai Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (13-11).

“Kalau satu proyek bisa nilai 700 juta, kenapa harus bikin 1 miliar. Kalau jelas maka tidak harus berbagi dan curiga. Selesai lah. Jangan sampai negara kita hancur karena tingkat kepercayaan masyarakat ke pemimpinnya rendah. Karena banyak pemimpin yang ketangkap lantaran salah sistem. Sekarang orang pungli sudah sulit, sudah terbuka dan online dan itu harus ditekan terus,” pungkasnya. *(Red/PS)



>>Artikel Asli<<

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here